Rabu, 22 Februari 2017

Pemimpin non Muslim

Melarang non-muslim menjadi pemimpin itu  melanggar ketentuan


Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yunahar Ilyas, menyatakan, memilih adalah hak sekaligus kewajiban warga. Dalam memilih tentu mencari yang terbaik.

Namun, kriteria terbaik pun beragam dan sesuai dengan pendapat masing-masing, seperti satu agama, satu etnis atau pun satu tempat kuliah.

"Yang tidak dibolehkan apabila mereka umat Islam menuntut dibuatkan undang-undang tidak boleh non-muslim menjadi pemimpin itu baru melanggar ketentuan, tapi umat muslim tidak menuntut itu," kata Yunahar di sidang dugaan penodaan agama, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2017).

Pernyataan Yunahar penegasan kembali sikap Pengurus Pusat Muhammadiyah bahwa memilih sesuai agama atau etnis tidak melanggar konstitusi dan memecah belah. Namun, secara langsung akan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ahli agama dalam sidang penodaan agama ini menambahkan dalam sistem demokrasi modern juga diperbolehkan memilih berdasarkan primordialisme.


JAKARTA, KOMPAS.com -

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.