Selasa, 12 Desember 2017

Negara Khilafah

Ilusi Negara Khalifah


Gara-gara ILC (Indonesia Lawyers Club) tempo hari, orang ribut lagi soal Khilâfah. Untuk sementara, kita tidak usah bantahan dalil. Anggap saja kita setuju Khilâfah karena dalil-nya qath’î, tak terbantahkan. Begitu juga riwayat soal panji dan bendera Nabi, semua cocok dengan keyakinan Hizbut Tahrîr (HT). Langkah berikutnya, bagaimana Khilâfah diwujudkan? Agar diskusinya tidak mengawang-awang, mari kita perhitungkan kemungkinan caranya.

Pertama, agenda  HT adalah menegakkan sistem politik, karena itu—meski bermotif agama—perjuangan HT adalah perjuangan politik. Tahun 1953, Syeikh Taqyuddin Nabhani sudah merintis jalan yang tepat: bikin partai. Namanya Partai Pembebasan atau bahasa Arabnya Hizbut Tahrîr (HT). (Catatan: jangan caci pendiri HT karena beliau cucu Syeikh Yusuf bin Ismail Nabhani, ulama sunni Syâfi’î—menurut salah satu sumber—salah seorang guru Hadlaratus Syeikh KH. Hasyim Asy’ari).

HT memang partai dengan tujuan politik yaitu menegakkan sistem politik Islam bernama Khilâfah. Namanya partai ya harus ikut pemilu. Tetapi aneh, HT dan cabang-cabangnya, termasuk Hizbut Tahrîr Indonesia (HTI), menolak pemilu karena anggapan pemilu adalah produk demokrasi sekuler-kafir.

Kalau partai tidak mau ikut pemilu, apa bedanya dengan Karang Taruna? Kalau menolak pemilu, mandat bikin Khilâfah dari mana? Jatuh dari langit? Dulu, para Nabi, seperti Nabi Dawud, diangkat sebagai Khalîfah, SK-nya langsung dari langit: يا داود إنّا جعلناك خليفة في الأرض (QS. Shad/38: 26). Sejarah mencatat, Nabi Dawud adalah Nabi sekaligus Raja. Nabi Ibrahim juga diangkat sebagai imam, SK-nya dari langit: إِنِّي جاعلك للنّاس إماما (QS. al-Baqarah/2: 124), tetapi Ibrahim Nabi yang bukan Raja.


Sekarang kalau HT mau angkat Khalîfah, misalnya Syeikh Ata Abu Rashta, Amir HT yang bermukim di London, sarjana teknik sipil lulusan Universitas Kairo, mandatnya dari mana? Wahyu sudah tidak lagi turun. Satu-satunya mandat dari bumi. Kalau mandatnya dari bumi, jalannya adalah syûra dalam berbagai bentuk. Jalan syûra ini pula yang ditempuh khulafâ’ rasyidûn.

Kitab al-Ahkâm as-Sulthâniyah karya al-Mâwardî mencatat pembaruan mandat dari satu Khalîfah ke Khalîfah lain mengambil beragam bentuk: mula-mula syûrâ , kemudian wasiat, lantas ahlul hall wal ‘aqd, kemudian baiat. Meski beragam, tetapi simpulnya adalah cara sipil beradab: musyawarah. Setelah periode khulafâ’ rasyidûn, kekuasaan diperebutkan dengan cara berdarah, kudeta, kemudian diwariskan turun temurun melalui dinasti. Prinsip syûra ditinggalkan.

Sekarang HT mau pilih mana? Bentuk syûra zaman now adalah demokrasi parlementer. Rekrutmen kepemimpinannya melalui pemilu. Kalau menolak pemilu, terus cara mengangkat Khalîfah-nya bagaimana? Apa para pemimpin negara-negara Islam itu mau berunding dan kemudian demi Khilâfah mereka rela ‘turun kelas’ menjadi Amîr atau gubernur dan mengangkat Khalîfah sebagai pemimpin tertinggi? Mana mungkin!

Menetapkan siapa Khalîfah-nya dan di mana ibu kotanya sudah bisa bikin orang ‘berkelahi.’ Karena itu pula, Kongres Khilâfah di Kairo Mei 1926 kandas. Upaya restorasi Khilâfah dalam Kongres Islam di Yerusalem, Desember 1931, juga tidak menghasilkan apa-apa.


Kalau HTI menolak pemilu, cara lainnya adalah kudeta. Ini juga mustahil, karena HTI tidak punya milisi. Kalau tidak punya milisi, cara lainnya adalah menggandeng militer. Nampaknya cara ini paling masuk akal. Beberapa waktu lalu, sebelum dibubarkan, HTI meminta TNI mengambil alih kekuasaan. Corong propaganda mereka menyanjung-nyanjung Panglima TNI sebagai prajurit pro-Islam. Yang paling masuk akal ini juga sulit. Saya yakin, TNI pro NKRI harga mati! Berbagai jalan nampaknya buntu.

Cara lain ditempuh: kampanye anti-rezim sekuler. Tujuannya membusukkan rezim dan memancing tensi sosial. Begitu masyarakat terbelah, orang siap berkelahi dan menghunus pedang. Lantas terjadi kerusuhan, saling bunuh sesama ahlul qiblat. Ini yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika. Lumat, luluh lantak! Dan begitu skenario ini dilakukan, politik semacam ini sudah sangat tidak Islami. Mengambil alih kekuasaan secara berdarah mengingkari prinsip syûra di dalam Islam.

Kedua, andai saja kekuasaan Khilâfah berhasil ditegakkan, lantas dibentuk pemerintahan Islam, terus diterapkan hukum Islam, hukum Islam versi siapa? Al-Qur’an adalah kitab petunjuk, sebagian di antaranya berisi hukum. Hukum yang tertuang di dalam al-Qur’an bersifat mujmal (pokok-pokok), tidak rinci (mufasshalât). Sunnah berfungsi menjelaskan al-Qur’an (QS. an-Nahl/16: 44). Ucapan, tindakan, dan penetapan Nabi dikodifikasi di dalam kitab hadis. Para ulama berselisih tentang validitas hadis, karena itu muncul musthalahul hadîts, disiplin ilmu untuk menyaring kesahihan hadis.

Para ulama berselisih tentang kedudukan hadis di dalam hukum. Imam Hanafi, yang hidup di Persia dan jauh dari pusat Islam di Mekkah-Madinah, lebih memilih menggunakan akal (mashlahah) ketimbang hadis yang tidak betul-betul sahih dengan derajat periwayatan mutawâtir. Imam Syafi’i menerima hadis âhâd sebagai sumber hukum, asal rawinya tidak cacat (tsiqah, âdil, dlâbith) dan tidak bertentangan dengan al-Qur’an. Qunut subuh, misalnya, adalah produk ijtihad Imam Syafi’i dari hadis âhâd.

Ternyata para ulama berbeda pendapat tentang syariah. Jangan bayangkan syariah itu seperti KUHP yang tunggal dan monolitik. Kenapa? Karena sebagian besar adalah produk ijtihad ulama. Imam Juwayni dalam kitab al-Burhân fi Ushûl al-Fiqh menyatakan: أن معظم الشريعة صدر عن الاجتهاد، والنصوص لا تفي بالعشر من معشار الشريعة (Sebagian besar hukum Islam (syariah) itu produk ijtihad, karena nash yang berkaitan dengan hukum tidak sampai sepersepuluh).

Ternyata hukum Islam banyak versi, tertuang dalam ribuan jilid kitab fikih dari berbagai madzhab. Terus HTI mau pakai yang mana? Madzhab Hanbali yang lebih tekstualis? Apa umat Islam lain mau, seperti mayoritas Muslim Indonesia yang mengikuti madzhab Syafi’î? Kalau tidak mau, apa bisa dipaksa? Bisa, seperti di Arab Saudi. Tetapi, begitu dipaksa, cara ini sudah keluar dari semangat Islam yang menghargai perbedaan pendapat di antara para Imam. Buntu lagi!

Kalau begitu, bikin kompilasi hukum Islam dari berbagai madzhab. Apa mungkin? Mungkin saja, tetapi sulit. Berbagai madzhab lahir karena metode ijtihad yang berbeda di dalam memahami al-Qur’an-Hadis. Ijmâ’ dalam perkara furu’ sulit tercapai. Karena itu, para imam memilih menghormati perbedaan ketimbang menyeragamkan pandangan.

Dari dua cara ini saja HT, termasuk HTI, kesulitan menemukan jalan keluar. Mungkin derajatnya lebih tinggi lagi: kemustahilan. Perkara tata cara salat saja orang Islam berbeda, apa lagi urusan tata negara yang pelik, yang berhubungan dengan siapa dapat apa.

Karena itu, saya mengajak para pemuka HTI untuk realistis. Anggap saja peserta  gerakan 212 itu jumlahnya 7,2 juta dan semunya pro-Khilafah. Jumlah itu, anggap saja benar, besar sekali. Jika dikonversi dengan perolehan suara partai pada pemilu 2014, HTI bisa lolos threshold, menempati posisi di bawah PPP (8,1 juta), di atas Hanura (6,6 juta). Mungkin HTI bisa menguasai 30 kursi, tergantung sebaran suara.

Dengan cara itu, HTI bisa secara lebih gentle memperjuangkan syariat Islam melalui legislasi di DPR. Jika dukungan rakyat makin besar, dan seluruh kursi parlemen berhasil direbut, tinggal perintah MPR untuk amandemen konstitusi. Beres! Soal bagaimana di DPR, itu dinamika politik. Begitu jadi parpol dan punya kursi di DPR, mungkin HTI bisa lebih terbuka seperti PKS. Partai dakwah ini saya dengar mulai mengumandangkan politik kebangsaan, lebih realistis, dan pragmatis. Ini tentu saja jika HTI yakin umat Islam mendukung mereka, sekaligus alat ukur seberapa besar mereka didukung umat Islam.

Sebagai informasi, dari sekian kontestan Pemilu 2014, partai pengusung formalisasi syariah Islam tinggal satu: PBB (Partai Bulan Bintang). Berapa perolehan suaranya? 1,8 juta (1,46 persen). Dia tidak lolos threshold.

Jika HTI menolak cara demokrasi ini, kita tidak punya batu uji lain untuk menilai klaim HTI tentang umat Islam. Selama ini, HTI, FPI, dan kelompok sejawat selalu mengklaim umat Islam. Yang tidak setuju dengan mereka dianggap anti-Islam. Pertanyaannya, Islam yang mana? Jumlah orang Islam Indonesia sekitar 200 juta. Hanya sebagian kecil yang berangkat ke 212 atau setuju Khilâfah.

Kalau HTI realistis dan bikin partai politik—namanya tentu saja bukan HTI karena sudah dilarang—menjadi jelas peta kekuatan mereka. Address Islam-nya membumi. Jika mereka sebut orang anti-Islam, maksudnya berarti anti-Islam yang jumlahnya 7,2 juta itu, bukan seluruh umat Islam.

Jika HTI menolak saran ini, lebih baik berhenti ‘menjual’ ilusi yang tidak tidak realistis. Daripada memikirkan Khilâfah yang jauh di angan, mending berpikir memajukan Indonesia dengan ilmu dan amal. Kita tetap bisa menjalankan syariat Islam, meskipun tanpa negara Islam atau Khilâfah Islâmiyah.


M. Kholid Syeirazi

6 Kemunduran

6 Hal Ini Jadi Tanda Kemunduran Jakarta di Era Anies Baswedan dan Sandiaga Uno

Pengamat tata kota Nirwono Joga menyoroti sejumlah kemunduran pengembangan Jakarta pada era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Inilah deretan fakta langkah mundur Pemprov DKI berdasarkan catatan Wartakotalive.comdan juga pengamatan sejumlah pakar:

1. Kawasan Tanah Abang semerawut lagi

Kawasan Tanah Abang kembali semerawut. PKL tumpah ke trotoar dan pejalan kalo tersingkir ke bahu jalan.

Nirwono Joga mengatakan, hal itu buah dari ketidaktegasan Anies-Sandi melibatkan preman dalam penataan Tanahabang.

2. Pemimpin Tidak Kompak

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menyebut Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memimpin Jakarta dengan tidak kompak.

Sandi cenderung lebih dominan, menguasai aspek-aspek strategis seperti dirinya seorang gubernur. Sedangkan Anies hanya diberi ruang mengurusi hal-hal non strategis.

"Ini buah perpecahan. Mungkin karena Sandi lebih banyak keluar dana saat kampanye. Ini tinggal tunggu ributnya saja Anies-Sandi itu," kata Trubus.

3. Akses Informasi di Balai Kota Dipersempit

Anies-Sandi mempersempit akses informasi publik dengan membatasi gerak media di Balaikota DKI Jakarta.
Salah satu caranya dengan menghilangkan satu ruangan untuk wartawan di dekat ruang wakil gubernur.

Tadinya dari ruangan itu wartawan bisa memantau semua rapat maupun tamu-tamu wakil gubernur atau orang-orang yang rapat dengan gubernur.
Tapi Sandi memilih menutup ruangan itu dan menjadikan tempat timnya bekerja.

4. Keterbukaan Lewat Youtube Dihilangkan

Ini kebijakan paling baru Anies-Sandi yang ditertawakan warga Jakarta dan dikritik pengamat sebagai langkah mundur yang paling jauh.

Di era sebelumnya, Ahok mengunggah video rapat pimpinan merupakan bentuk keterbukaan agar masyarakat tahu apa yang sedang direncanakan dan akan dikerjakan Pemprov DKI.
Tapi rupanya Sandi gerah dengan bullying di medsos akibat unggahan video Rapim dan tak membolehkan lagi.

Sandi tak mau masyarakat memberi serangan lewat 'meme' di Medsos.

5. Tunduk pada Tekanan Preman

Ini adalah kesalahan terbesar Anies-Sandi dan paling memalukan.
Keduanya dinilai tunduk pada tekanan dan mengikuti kemauan preman seperti pada kasus kesemerawutan Tanah Abang.

Bahkan kebijakan mereka seperti mengamodasi para penguasa di kawasan ekonomi paling strategis di Jakarta ini.

6. Mengeksklusifkan Diri

Trubus Rahadiansyah menyebut Anies-Sandi cenderung lebih eksklusif dan memilih memindahkan pengaduan warga ke kecamatan.

"Mereka (Anies-Sandi) lebih eksklusif sifatnya. Balaikota saja dibuat eksklusif lagi dengan cara memindahkan pengaduan warga ke kecamatan," kata Trubus, beberapa waktu lalu.

Hal itu membuat Anies-Sandi jauh dari keluhan warga dan mudah dikelabui bawahannya. Keduanya tak bisa langsung mendengar dari keluhan warga yang datang ke Balai Kota DKI. 



Senin, 11 Desember 2017 11:43
Berita ini telah diterbitkan di Warta Kota dengan judul "5 Kemunduran Jakarta di Era Anies-Sandi, Nomor 5 Paling Memalukan"

Banjir Berkah

Sandiaga Uno: Allah Lagi Kirim Hujan, Harusnya Jadi Berkah

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai banjir dan genangan yang mengepung di beberapa titik akibat fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Karena itu, dia meminta masyarakat untuk menerimanya.

"Kita enggak bisa melawan alam, kualat kalau ngelawan alam. Jangan bilang ini pasti surut atau banjirnya cuma segini. Ini adalah fenomena alam," ujar Sandiaga Uno di Balai Kota, Senin (11/12/2017).

Menurut pria yang biasa disapa Sandi itu, hujan deras yang mengguyur ibu kota hingga dua jam lebih ini justru menjadi nikmat harus disyukuri.

"Allah lagi ngirimin hujan. Kalau kita punya sistem yang baik, hujan justru harus menjadi berkah bagi kita," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Sandi pun mengaku selama hujan deras terjadi, dia terus memantau kondisi lapangan melalui aplikasi 'Pantau Banjir'. Melalui aplikasi itu, Sandi mengaku dapat memantau titik-titik wilayah yang tergenang banjir akibat hujan deras.

"Ini aplikasinya ada di Jakarta Smart City, bisa dipakai. Di sini teman-teman bisa lihat, pos pengamatan, Bendungan Katulampa masih 60 sentimeter, belum ada (tanda) kuning sama hijau," kata dia.

Sandi mengaku dirinya belum mendapat laporan dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berkaitan jumlah titik banjir yang ada di hari ini.

"Belum ada (laporan). Tapi saya enggak mau mengganggu mereka karena saya bisa pantau pakai ini di sini, ada aplikasinya, " Sandiaga Uno menandaskan.



Rezki Apriliya Iskandar 
11 Des 2017, 18:02 WIB
Liputan6.com, Jakarta - 

Demo Palestina

Hujat Ahok Ratusan Ribu Alumni 212 Demo, Demi Palestina Senyap, Pemodalnya Pro AS??

Namanya juga demo pesanan, jadi kalau bergerak ya berdasarkan orang yang memesan. Kalau tidak ada yang memesan, maka tidak akan pernah ada demo pesanan tersebut. Dan itulah yang semakin memperjelas kebusukan para pendemo nomer togel yang bergerak bukan demi membela agama, melainkan membela kepentingan yang memesan.

Dan saat ada kehebohan dari tindakan Presiden Amerika Serikat yang memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem sebagai tanda pengakuan Yerusalem adalah Ibulota Israel, tanda-tanda demo 212 tidak ada terlihat. Bahkan flyer-flyer penuh dengan angka 212 kemudian tagline Bela Islam, dll tidak ada yang nampak. Apakah mereka tidak peduli dengan konlfik Israel dan Palestina??

Kesenyapan para pendemo 212 ini pun menjadi sebuah pembenaran atas semua dugaan bahwa ini hanyalah demo pesanan dan ini hanyalah sebuah gerakan politik. Solidaritas membela Islam itu hanyalah sebuah tagline busuk penuh kemunafikan. Padahal yang dibela adalah kepentingan politik para pemodal. Bagaimana tidak, dana untuk kegiatan itu saja dananya miliaran rupiah.

Menanggapi hal tersebut seorang pengamat sosial politik ekonomi keagamaan yang juga adalah pendiri, komisaris utama grup penerbit Mizan, Abdilah Toha, mengenukakan pendapatnya.

Untuk menghujat Ahok, diturunkan ratusan ribu manusia. Untuk mendukung Palestina, tampaknya tak akan ada sholat subuh bersama di Monas.

Mengapa gerakan ini tidak akan muncul?? Apakah karena memang Palestina bukanlah jadi agenda politik mereka?? Bukankah kalau setiap demo orang-orang ini suka bawa bendera Palestina?? Lalu mengapa sekarang mereka terlihat tidak peduli?? Apakah karena para pendemonya adalah seorang yang pro dengan tindakan Amerika Serikat ini??

Kalaulah para pendemo senyap, kemana para penggerak lain?? Mengapa tidak bersuara?? Seperti Amien Rais, Eggy Sudjana, dll. Apakah mereka juga tidak akan bersuara kalau tidak ada uang untuk bersuara?? Kalau begini maka bisa dipastikan bahwa ini hanyalah sebuah gerakan politik bukan agama.

Jadi, kalau ada ke depan demo-demo seperti ini, maka tidak usah sungkan membantah dan menghardik para penjual agama ini. Lah menentang mereka bukan sedang menentang agama kok, malah kita sedang melawan lawan politik Jokowi dan juga Ahok serta para pembela kepentingan rakyat lainnya. Tidak usah takut dengan ancaman mereka, lah mereka saja mempermainkan agama, apa iya bisa menjamin sorga bagi kita??

Lalu siapakah yang benar-benar berjuang demi kemanusiaan dan juga demi Palestinta?? Presiden Jokowi pastinya. Dan kita bisa melihat apa yang kini sedang diperjuangkannya. Bahkan dia akan menghadiri sendiri KTT Luar Biasa OKI akibat keputusan kontroversial Trump ini.

Kini kita berharap kepada Presiden Jokowi untuk menunjukkan sikap tegasnya terhadap sikap Trump ini. Sebagai sikap politik luar negeri Indonesia yang selalu mengedepankan diskusi, diplomasi dan demokrasi. Sikap Trump apapun alasannya, tidak bisa dibenarkan.

Jadi, silahkan lihat mana yang tulus dan mana yang bulus. Mana yang pesanan dan mana yang memang sebuah gerakan. Semoga saja dengan ini, mata hari kita dicelikkan dan hati NKRI kita diteguhkan. Bahwa musuh kita bersama bukanlah karena kita berbeda SARA, melainkan karena para pemodal yang ingin menikmati kekayaan Indonesia dengan serakahnya tanpa mengedepankan keadilan sosial.

Masih percaya 212 bela agama?? Bela pemodal kali…

Salam Pemodal.

Abdillah Toha‏ @AT_AbdillahToha

Dukuh Atas

Saat Anies datang meninjau gardu pompa air dukuh atas, dia panas melihat para staff masih santai padahal banjir sudah parah. Akhirnya dia tidak bisa menahan amarahnya. Tapi bukan berteriak, malah hampir berbisik, dia mengucapkan beberapa kata yang membuat bawahannya kalang kabut dan langsung bekerja.

Para wartawan kagum melihat kehebatan Anies itu yang dengan sedikit bicara bisa membuat bawahannya bekerja cepat dan dengan tingkat urgensi tinggi. Mereka pun bertanya: 

“Pak Anies, wibawa Bapak pasti tinggi sekali sehingga mereka langsung bekerja. Memangnya tadi Bapak bilang apa ke mereka?"

"Oooh itu," kata Anies...

"Saya tadi cuma bisikin mereka aja: Saya panggilin Ahok ya??" 

😂😂😂

Minggu, 10 Desember 2017

Ngarang

LELAKI IDAMAN
----------------------------
Pr 👩🏻‍🔧 : "Mas, kerjanya di
            mana?"

Lk 👨🏻‍💼 : "Mmhhh... saya
            cuma karyawan
            biasa Mbak"

Pr 👩🏻‍🔧 : "Kalo boleh tahu,
            pendapatan mas
            sampai brp ya..?"

LK👨🏻‍💼 : "Kalo gaji mah
            cuma 50 jt,
            tunjangan paling
           10 jt/minggu"

Pr 👩🏻‍🔧 : (WOW tajiiirrr
           😍😍)
           Tinggalnya di
           mana Mas ?" 

Lk👨🏻‍💼: "Di Pondok Indah
          Mbak"

Pr 👩🏻‍🔧: (Widiihhh...
           kawasan elite)
           "Pasti rumahnya
           gede ya Mas?"

Lk👨🏻‍💼: "Nggak juga Mbak,
          cuma sanggup
          ambil yang 5000
          m2, dan cuma
          ditingkat 3,
          sebetulnya masih
          kurang sih, soalnya
          masih banyak
          mahasiswa yang
          pengen ngekost di
          rumah saya juga"

Pr 👩🏻‍🔧: (Kereeennn... jiwa
           bisnisnya okeee)
           "Mobilnya
           berderet dong
           Mas ?"...

Lk👨🏻‍💼: "Mobil mah sesuai
          kebutuhan aja sih
          Mbak"...

Pr 👩🏻‍🔧: "Maksudnya..?"

Lk👨🏻‍💼: "Ya, kalau lagi
          sendiri, pake
          Lamborghini, kalau
          lagi bawa temen
          banyak pake
         Alphard, Kalau
         pulang kampung
         pake Pajero
         soalnya kampung
         saya di kaki
         gunung" ...

Pr 👩🏻‍🔧: (klepek-klepek) 
           "Oohh gitu. Kalau
           istrinya pake
           mobil apa Mas?"

Lk👨🏻‍💼: "Aduh, malu sayaa,
           belum punya istri
           Mbak"

Pr👩🏻‍🔧: (Ya ampuun, lampu
          ijoo..)
          "Mas suka
          ngerokok
          nggak ?"..

Lk 👨🏻‍💼: "Nggak Mbak,
           saya nyium
           asepnya aja nggak
           kuat Mbak"

Pr 👩🏻‍🔧: (Wah sehat
          dompet, sehat
          fisiknya juga 😍) 
          "Mmhh.. kalau
          minuman keras ?"..

Lk👨🏻‍💼: "Haram lah,
          Mbak" ...

Pr 👩🏻‍🔧: (Beragama juga..
           😆😆)
          "Emang Mas
          nggak suka
          dugem ?"..

Lk👨🏻‍💼: "Nggak lah Mbak,
          takut kesiangan
          bangun buat
          sholat tahajjud"

Pr👩🏻‍🔧: (Aiiihhh laki-laki
         sholeehhh, cocok
         niihhh buat dijadiin
         suami) 
         "Mas udah haji
         ya ?"

Lk👨🏻‍💼: "Alhamdulillah
          sudah Mbak,
          kemarin terakhir
          sama keluarga
          besar, ...
          Umroh juga,
          alhamdulillah tiap
          tahun"

Pr 👩🏻‍🔧: (Waaahhh kalau
           saya jadi istrinya,
           bakal umroh tiap
           tahun juga 😍😍 
          "Hmm... Mas keren
          ya, banyak duit tapi
         low profile.
         Btw... jadi pengen
         tau, hobi Mas apa
         sih?"

Lk👨🏻‍💼: "Hobi saya ya gini
          ini, suka ngarang
          cerita aja, kayak
          sekarang ini..."
         😆😆😆

Pr 👩 Pingsannnnnnn

----------------------------------------                                                   SELAMAT MENIKMATI HARI INI... 
Jangan Lupa SENYUM dan BAHAGIA Terus  Yaa ... 😁😄😃😃😃😃

Reuni 212

Menjawab banyak pertanyaan ttg Keikutsertaan pada Reuni 212, dengan ini saya sampaikan Pandangan dan Sikap :

1. Setiap dan semua orang/kelompok mempunyai hak konstitusional dan kebebasan utk mengekpresikan pendapatnya, dalam bentuk dan dgn cara apapun, termasuk melalui demonstrasi atau peringatan demonstrasi.

2. Kelompok pendukung Aksi 212 juga mempunyai hak utk  mengaktualisasikan diri, dan oleh karena itu gerakan mereka utk mengadakan Reuni Aksi 212 adalah absah di alam demokrasi selama tdk menggunakan kekerasan.

3. Saya tidak ikut Reuni tsb krn saya bukan alumni, dan saya mempunyai pemahaman ttg permasalahan umat Islam serta pendekatan tersendiri dalam menanggulanginya dan dalam  beramar makruf nahyi munkar.

4. Dalam pandangan saya, izzul Islam wal Muslimin di Indonesia perlu dicapai melalui perjuangan strategis  mengembangkan infrastruktur kebudayaan umat Islam. Maka diperlukan karya2 nyata dlm meningkatkan mutu kehidupan umat Islam dlm berbagai bidang.

5. Maka oleh karena itu, perlu ada langkah strategis yg lebih menekankan praxisme keagamaan dari pada menampilkan mob populisme keagamaan.

6. Masalah yg dihadapi umat Islam di Indonesia adalah masih adanya kelemahan infrastruktur kebudayaan dlm berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, informasi. Maka, perjuangan yg relevan saat ini adalah mengatasi permasalahan tsb. Semua sumber daya sebaiknya diarahkan utk memperbaiki aspek2 kebudayaan tadi. Oleh karena itu, saya menyarakankan utk mengubah strategi dari al-jihad lil mua'radhah (perjuangan melawan/struggle against) ke al-jihad lil muwajahah (perjuangan menghadapi/struggle for). Inilah yg saya maksud perjuangan umat Islam lebih baik mengambil bentuk orientasi praksisme (karya2 kebudayaan) dari pada orientasi  populisme (kerja2 kerumunan).

M. Din Syamsuddin
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat.